Meningkatkan efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa di Banjarmasin merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan transparan. Sebagai salah satu kota di Kalimantan Selatan, Banjarmasin memiliki banyak desa yang menerima dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan program-program sosial.

Menurut Bupati Banjarmasin, Ahmad Fauzi, pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana desa merupakan kunci utama untuk mencegah penyelewengan dan korupsi. Beliau menyatakan, “Kami berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan agar dana desa benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.”

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dana desa dapat mencegah terjadinya penyelewengan. Beliau menambahkan, “Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana.”

Selain melibatkan masyarakat, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Menurut Lembaga Kajian Demokrasi Indonesia (LaKDI), transparansi akan memudahkan pengawasan dan meminimalisir risiko korupsi. Ketua LaKDI, Rizky Adhyatma, menyatakan, “Pemerintah harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memantau penggunaan dana desa, sehingga proses pengawasan dapat berjalan dengan baik.”

Dengan adanya komitmen dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa di Banjarmasin dapat terus meningkat. Sebagai warga, kita juga memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam pengawasan demi kepentingan bersama. Semoga dana desa dapat benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan di Banjarmasin.