Langkah Pencegahan Korupsi Anggaran di Banjarmasin

Korupsi anggaran merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh pemerintah kota Banjarmasin. Para pejabat harus bekerja keras untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan anggaran demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan transparan.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banjarmasin, Budi Santoso, langkah pencegahan korupsi anggaran di Banjarmasin harus dimulai dari pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. “Pengawasan yang transparan dan akuntabel akan meminimalisir peluang terjadinya korupsi,” ujar Budi Santoso.

Selain itu, penerapan sistem e-budgeting juga menjadi langkah penting dalam mencegah korupsi anggaran di Banjarmasin. Dengan sistem ini, segala transaksi keuangan dapat termonitor dengan baik dan meminimalisir adanya penyelewengan dana.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran juga menjadi kunci dalam mencegah korupsi. “Masyarakat harus aktif mengawasi setiap penggunaan anggaran demi mencegah terjadinya korupsi,” ujar Adnan Topan Husodo.

Selain itu, pembentukan tim independen yang bertugas untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran juga menjadi langkah efektif dalam mencegah korupsi anggaran di Banjarmasin. Hal ini dikemukakan oleh Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang. “Tim independen dapat memberikan pendapat objektif terhadap pengelolaan anggaran sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi,” ujar Saut Situmorang.

Dengan adanya langkah-langkah pencegahan korupsi anggaran yang efektif di Banjarmasin, diharapkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas. Masyarakat pun perlu turut serta mendukung upaya pencegahan korupsi ini agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.