Peran masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah Banjarmasin memegang peranan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memiliki hak untuk ikut serta dalam mengawasi kinerja pemerintah agar terjaminnya pelayanan yang baik dan berkelanjutan.

Menurut Bambang Widianto, seorang pakar tata pemerintahan dari Universitas Indonesia, “Peran masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah.

Dalam konteks Banjarmasin, masyarakat memiliki beragam cara untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Mulai dari menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah, mengikuti rapat-rapat terbuka pemerintah, hingga melaporkan dugaan pelanggaran atau penyelewengan yang terjadi. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi “mata dan telinga” pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Namun, belum semua masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Menurut Suriani, seorang aktivis masyarakat Banjarmasin, “Penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan kinerja pemerintah.” Hal ini juga sejalan dengan program-program pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah.

Sebagai warga negara yang baik, mari kita tingkatkan kesadaran dan kemampuan kita dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Banjarmasin. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Banjarmasin.