Transparansi keuangan pemerintah kota Banjarmasin: sejauh mana? Pertanyaan ini menjadi penting dalam upaya untuk memastikan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik di kota ini.

Menurut Bambang Supriyanto, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, transparansi keuangan pemerintah kota Banjarmasin masih perlu ditingkatkan. “Kami melihat masih ada beberapa kekurangan dalam pelaporan keuangan pemerintah kota Banjarmasin. Kami berharap agar pemerintah kota Banjarmasin dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangannya,” ujar Bambang.

Salah satu indikator transparansi keuangan pemerintah adalah ketersediaan informasi keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun, menurut laporan dari Indonesia Budget Analysis (IBA), hanya sebagian kecil informasi keuangan pemerintah kota Banjarmasin yang dapat diakses secara online. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal transparansi keuangan.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, menyadari pentingnya transparansi keuangan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi keuangan pemerintah kota Banjarmasin. Kami ingin masyarakat merasa yakin bahwa dana publik dielola dengan baik dan bertanggung jawab,” ujar Ibnu Sina.

Dalam upaya meningkatkan transparansi keuangan, pemerintah kota Banjarmasin dapat mengadopsi praktik terbaik dari kota-kota lain yang telah berhasil dalam hal ini. Menurut Yanti, seorang pakar keuangan publik, transparansi keuangan dapat membantu dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan publik. “Dengan adanya transparansi keuangan, masyarakat dapat mengawasi pengelolaan keuangan publik dan memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan yang sebenarnya,” ujar Yanti.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk terus meningkatkan transparansi keuangan guna memastikan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Semakin tinggi tingkat transparansi keuangan, semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya.