Pengawasan internal merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan kota. Peran pengawasan internal dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan Kota Banjarmasin tidak boleh dianggap remeh. Tanpa pengawasan yang tepat, risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi akan semakin besar.
Menurut Dr. Putu Anom, seorang pakar tata kelola pemerintahan dari Universitas Gajah Mada, “Pengawasan internal adalah sebuah mekanisme yang harus diterapkan oleh setiap instansi pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tujuan yang telah ditetapkan.”
Dalam konteks pemerintahan Kota Banjarmasin, pengawasan internal dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan dan melakukan tindakan korektif dengan cepat. Dengan adanya pengawasan internal yang efektif, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota dapat lebih terukur dan transparan.
Menurut Bapak H. Ibnu Sina, Walikota Banjarmasin, “Kami sangat memperhatikan peran pengawasan internal dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan kota. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, kami yakin bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal dan efisien.”
Sebagai contoh, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan dan aset pemerintah kota. Dengan adanya audit yang dilakukan secara berkala, BPKP dapat mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan, disebutkan bahwa pengawasan internal yang efektif dapat membantu dalam menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan kota dapat tercapai secara berkelanjutan.
Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa peran pengawasan internal sangat vital dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan kota. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal guna menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel. Semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, perlu bersinergi dalam mendukung upaya tersebut.