Peran masyarakat dalam memastikan transparansi dana otonomi khusus Banjarmasin sangatlah penting untuk memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran dan efisien. Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang dana otonomi khusus yang diterima oleh daerahnya, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan baik.

Menurut Bambang Widjojanto, Deputi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana otonomi khusus sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana tersebut. Masyarakat harus proaktif dalam meminta informasi tentang penggunaan dana kepada pemerintah daerah.”

Namun, peran masyarakat dalam memastikan transparansi dana otonomi khusus Banjarmasin seringkali terkendala oleh minimnya akses informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk memantau penggunaan dana secara langsung.

Menurut Anies Baswedan, Menteri Dalam Negeri, “Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana otonomi khusus. Transparansi adalah kunci utama dalam mencegah terjadinya penyelewengan dana.”

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan transparansi dana otonomi khusus Banjarmasin. Pemerintah daerah harus lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sementara masyarakat harus aktif dalam memantau penggunaan dana tersebut.

Dengan demikian, transparansi dana otonomi khusus Banjarmasin dapat terjamin dan penggunaan dana dapat lebih efisien dan tepat sasaran. Peran masyarakat dalam hal ini sangatlah vital dan harus terus ditingkatkan demi kemajuan daerah.