Peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran Banjarmasin menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad, seorang aktivis anti korupsi, “Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran dan korupsi akan semakin besar.”

Menurut data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik setiap tahunnya mencapai angka triliunan rupiah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari masyarakat sangat diperlukan agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam sebuah diskusi tentang peran masyarakat dalam pengawasan anggaran, Bu Rini, seorang akademisi yang ahli dalam bidang tata kelola keuangan publik, menyebutkan bahwa “Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran publik, karena dana tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.” Dengan demikian, partisipasi aktif dari masyarakat dapat menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap kebijakan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan anggaran oleh masyarakat. Salah satunya adalah minimnya pemahaman tentang tata cara pengawasan anggaran yang benar. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan anggaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran Banjarmasin merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang baik dan bersih. Seperti yang dikatakan oleh Pak Budi, seorang kepala desa di Banjarmasin, “Kami siap bekerja sama dengan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran, demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua warga.” Semoga dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Banjarmasin dapat menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.