Dalam upaya untuk mengoptimalkan pengawasan APBD Banjarmasin demi kesejahteraan masyarakat, peran semua pihak sangatlah penting. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan instrumen keuangan yang sangat vital bagi sebuah kota dalam menyediakan layanan publik dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Menurut Bapak Ahmad, seorang pakar keuangan daerah, pengawasan terhadap APBD sangatlah penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah kota benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Tanpa pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan anggaran dan korupsi akan semakin tinggi,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan APBD Banjarmasin adalah dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Governance yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.
“Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama dalam APBD harus diberikan ruang untuk ikut serta dalam proses pengawasan. Mereka memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan mereka,” ujar Ibu Siti, seorang aktivis masyarakat.
Selain melibatkan masyarakat, Pemerintah Kota Banjarmasin juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Dengan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada publik, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memantau penggunaan anggaran secara langsung.
“Transparansi merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengawasan yang efektif. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat, kita dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah,” kata Bapak Joko, seorang auditor independen.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan APBD Banjarmasin dapat semakin optimal sehingga anggaran yang tersedia dapat benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama diharapkan dapat terus aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.