Transparansi dan Akuntabilitas: Evaluasi Pemeriksaan Pelaksanaan APBD Banjarmasin


Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, telah menjadi sorotan publik dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Evaluasi pemeriksaan terhadap APBD Banjarmasin menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara.

Menurut Pakar Keuangan Publik, Bambang Sudibyo, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara. “Transparansi berarti keterbukaan dalam menyajikan informasi keuangan, sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas penggunaan dan pertanggungjawaban atas hasil dari penggunaan tersebut,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD Banjarmasin, ditemukan beberapa temuan yang menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Menanggapi hal ini, Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan APBD agar dapat memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan langkah-langkah konkret seperti penyediaan laporan keuangan yang mudah diakses oleh publik dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan dalam pengelolaan APBD.

Sebagai warga Kota Banjarmasin, kita memiliki hak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan APBD, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Semoga dengan adanya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, Kota Banjarmasin dapat menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih.