Banjarmasin, sebagai salah satu kota terbesar di Kalimantan Selatan, memiliki tantangan yang tidak bisa dianggap remeh dalam mengelola dana publiknya. Pentingnya tata kelola dana publik di Banjarmasin menjadi kunci utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang diinginkan oleh masyarakat.

Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tata kelola dana publik yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi. “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap pengelolaan dana publik, termasuk di Banjarmasin,” ujar Bambang.

Dalam konteks Banjarmasin, transparansi dalam pengelolaan dana publik dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini akan membantu masyarakat untuk memantau penggunaan dana publik secara lebih efektif.

Sementara itu, akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di Banjarmasin juga merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Menurut M. Iqbal, seorang pakar tata kelola keuangan publik, akuntabilitas akan memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kota Banjarmasin juga telah menyadari pentingnya tata kelola dana publik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di kota ini. “Kami akan terus berupaya untuk menjalankan tata kelola dana publik yang baik demi kepentingan masyarakat Banjarmasin,” ujar Ibnu Sina.

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola dana publik di Banjarmasin, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan transparan dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai.