Pemeriksaan pelaksanaan APBD Banjarmasin menjadi sorotan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pemeriksaan ini sangatlah vital untuk memastikan bahwa APBD Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, Ahmad Rizal, pemeriksaan pelaksanaan APBD Banjarmasin dilakukan dengan cermat dan teliti. “Kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi penyimpangan,” ujar Ahmad Rizal.

Salah satu langkah yang dilakukan dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD Banjarmasin adalah memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam hal ini, BPK akan memeriksa apakah laporan pertanggungjawaban telah disusun dengan benar dan akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Selain itu, BPK juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan APBD Banjarmasin, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan anggaran telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam melakukan pemeriksaan pelaksanaan APBD Banjarmasin, BPK juga akan melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti kepala daerah, kepala dinas, dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan APBD Banjarmasin dan menemukan potensi masalah yang perlu ditindaklanjuti.

Dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD Banjarmasin, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan daerah yang baik dan akuntabel. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan daerah.

Sebagai penutup, penting bagi kita semua untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pelaksanaan APBD Banjarmasin. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.